Tiga Kandidat Ketum HIPMI Kompak Tolak Lampung Jadi Tuan Rumah Munas XVIII

ZONAKINI– Dinamika menjelang Musyawarah Nasional (MUNAS) XVIII BPP HIPMI semakin memanas. Tiga kandidat calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029 secara resmi menyampaikan keberatan atas penetapan Provinsi Lampung sebagai lokasi pelaksanaan MUNAS XVIII HIPMI.

Ketiga kandidat tersebut yakni Afiuddin Kalla, Reynaldo Bryan, dan Anthony Leong. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Steering Committee (SC) MUNAS XVIII BPP HIPMI, ketiganya meminta agar lokasi penyelenggaraan MUNAS ditinjau ulang dan dipindahkan ke wilayah yang dinilai lebih netral.

Dalam surat Tim Pemenangan Afiuddin Kalla tertanggal 12 Mei 2026, disebutkan bahwa penolakan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya indikasi ketidaknetralan lingkungan pelaksanaan yang berpotensi menguntungkan salah satu kandidat tertentu.

“Kami meyakini MUNAS sebagai forum tertinggi organisasi HIPMI harus diselenggarakan dalam suasana yang netral, kondusif, adil, serta mampu menjaga marwah dan persatuan seluruh anggota HIPMI di Indonesia,” tulis tim pemenangan Afiuddin Kalla.

Hal senada juga disampaikan Tim Pemenangan Nasional Reynaldo Bryan. Dalam surat tertanggal 13 Mei 2026, pihaknya menilai terdapat persoalan prosedural dan substantif dalam penetapan Lampung sebagai tuan rumah, termasuk dugaan tidak dijalankannya sejumlah ketentuan organisasi secara optimal.

Tim Reynaldo Bryan juga menyoroti pentingnya menjaga independensi Steering Committee dan Organizing Committee agar pelaksanaan MUNAS tidak memunculkan persepsi keberpihakan terhadap kandidat tertentu.

Sementara itu, Tim Pemenangan Anthony Leong dalam surat permohonan peninjauan kembali menegaskan bahwa MUNAS HIPMI bukan sekadar arena kontestasi politik organisasi, tetapi momentum strategis untuk menjaga soliditas kader, marwah organisasi, dan legitimasi hasil pemilihan.

Anthony Leong melalui timnya turut meminta agar lokasi MUNAS dipindahkan ke daerah yang lebih netral seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, atau provinsi lain yang tidak menimbulkan polemik di internal organisasi.

“Seluruh proses MUNAS harus berjalan secara adil, inklusif, dan bebas dari persepsi keberpihakan dalam bentuk apa pun,” demikian tertulis dalam surat tim Anthony.

Kesamaan sikap dari tiga kandidat ini menjadi sinyal kuat adanya keresahan kolektif di kalangan peserta MUNAS terkait netralitas penyelenggaraan. Kini keputusan berada di tangan Steering Committee MUNAS XVIII BPP HIPMI untuk merespons aspirasi tersebut demi menjaga legitimasi, persatuan, dan kualitas demokrasi organisasi.

Munculnya penolakan serentak dari mayoritas kandidat juga dipandang sebagai momentum evaluasi bagi panitia agar MUNAS XVIII dapat berlangsung dalam suasana yang lebih kondusif dan diterima seluruh pihak.