PDAM Klaim Air Keruh Masih Aman, Pakar Daerah Aliran Sungai (DAS) Angkat bicara

ZONAKINI.COM – Isril Berd menanggapi klaim PDAM Kota Padang yang menyebutkan air keruh masih aman untuk digunakan. Pakar Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Lingkungan itu mengatakan, Tugas utama PDAM adalah menyediakan dan mendistribusikan air bersih.

Menurutnya, Air yang di sediakan untuk masyarakat harus layak digunakan dan bebas dari kontamidasi serta memenuhi standar kebersihan.

“Yang di katakan air bersih itu seperti apa? Air bersih tentu harus jernih” Ujarnya.

Isril menegaskan, kejernihan adalah faktor penting dalam kualitas air bersih. Air keruh menunjukan adanya kandungan tertentu dan tidak bisa di kategorikan air bersih.

“Tugas PDAM memastikan bahwa air yang disediakan dan di distribusikan untuk masyarakat adalah air bersih dan jernih.” tegas Isril.

Menurutnya, masyarakat sebagai pelanggan yang membayar tagihan setiap bulan berhak mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik sesuai standar perusahaan penyedia air minum.

DPRD Akan Panggil PDAM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang berencana memanggil jajaran direksi Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas air bersih yang dinilai belum memuaskan.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian serius lembaganya. Menurutnya, banyaknya laporan dari pelanggan harus menjadi bahan evaluasi bagi PDAM agar segera meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Keluhan masyarakat ini tentu menjadi perhatian. Artinya masih ada pelayanan yang perlu dibenahi oleh PDAM,” ujar Muharlion.

Ia menegaskan, masyarakat pada dasarnya tidak ingin dibebani dengan berbagai kendala teknis maupun internal yang dihadapi perusahaan. Yang dibutuhkan warga adalah layanan air bersih yang layak, jernih, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, Muharlion meminta pihak PDAM lebih aktif turun ke lapangan untuk mendengarkan langsung keluhan pelanggan. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya di tengah masyarakat, solusi yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran.

Menurutnya, apabila terdapat hambatan yang membutuhkan dukungan regulasi maupun pembahasan bersama, DPRD siap memfasilitasi melalui rapat atau forum resmi. Sebab, penyediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah.

“Kalau memang ada persoalan yang membutuhkan pembahasan bersama, tentu bisa kita bahas di DPRD. Air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat yang tidak bisa diabaikan,” katanya.

Muharlion juga menyoroti kondisi pelanggan yang tetap membayar tagihan meski kualitas air yang diterima belum sesuai harapan. Ia menilai PDAM perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat meringankan beban pelanggan, seperti pemberian potongan tarif atau bentuk kebijakan lainnya.

“Perlu dipikirkan kemungkinan adanya relaksasi, diskon, atau kebijakan lain sebagai bentuk tanggung jawab karena pelayanan yang diterima masyarakat belum maksimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut DPRD tidak menutup kemungkinan akan memanggil manajemen PDAM untuk meminta penjelasan secara langsung apabila persoalan tersebut belum menunjukkan perbaikan dalam waktu dekat.

Komisi yang membidangi urusan tersebut juga akan diminta mengawal perkembangan penanganan masalah agar kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Padang dapat segera ditingkatkan.

“Kami akan meminta komisi terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini. Jika diperlukan, DPRD akan menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak PDAM guna meminta penjelasan secara langsung,” tutup Muharlion. (red)