Mahfud MD Soroti Dugaan Permainan Ekspor dengan Modus Under Invoicing

Zonakini.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti dugaan praktik manipulasi nilai ekspor atau under invoicing yang disebut masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Dalam keterangannya, Mahfud menjelaskan bahwa praktik under invoicing dilakukan dengan cara melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya. Menurutnya, modus seperti ini dapat merugikan negara karena berdampak pada penerimaan pajak dan devisa.

“Kalau ekspor misalnya nilainya satu juta dolar, yang dilaporkan bisa lebih kecil,” ujar Mahfud.

Ia mengatakan praktik tersebut sudah lama menjadi perhatian dan perlu pengawasan lebih ketat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Mahfud MD Juga Singgung Kebijakan Prabowo Saat Bahas Dugaan Manipulasi Nilai Ekspor

Dalam penjelasannya, Mahfud juga menyinggung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya tengah mendorong berbagai upaya pembenahan di sektor ekonomi dan tata kelola perdagangan.

Mahfud MD mengungkap Presiden Prabowo Subianto disebut serius membongkar praktik permainan ekspor yang diduga selama ini merugikan negara.

Dalam pernyataannya, Mahfud mencontohkan adanya selisih data ekspor emas antara Indonesia dan negara tujuan. Indonesia disebut hanya mencatat ekspor sekitar 10 ton, sementara negara penerima mencatat impor hingga 30 ton dari Indonesia.

Menurut Mahfud, perbedaan data seperti itu bisa menjadi indikasi adanya permainan dalam proses ekspor, mulai dari manipulasi laporan, bea cukai, hingga dugaan under invoicing.

Mahfud lalu menegaskan fokus utamanya adalah sikap Prabowo terhadap kebocoran kekayaan negara.

“Kalau terhadap kekayaan negara, marah betul beliau,” kata Mahfud.

la juga menyebut Prabowo meminta aparat menindak siapa pun yang terlibat korupsi tanpa melihat kedekatan politik.

“Pokoknya tindak semua koruptor itu, dekat dengan saya atau tidak, tindak,” ujar Mahfud.

Mahfud menilai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini perlu mendapat dukungan, terutama dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor dan mencegah kebocoran yang berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi perdagangan internasional harus diperkuat agar tidak ada lagi celah bagi oknum tertentu memainkan nilai transaksi demi keuntungan pribadi.

Ia juga menyebut persoalan manipulasi nilai ekspor bukan hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap sistem perdagangan nasional.

“Ini harus dibenahi secara serius karena dampaknya besar,” katanya.

Selain itu, Mahfud menegaskan pentingnya transparansi dalam aktivitas ekspor dan impor, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga agar praktik-praktik penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

Praktik under invoicing sendiri dikenal sebagai tindakan melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya dalam dokumen perdagangan. Modus ini kerap dikaitkan dengan penghindaran pajak, manipulasi devisa, hingga praktik perdagangan ilegal.

Mahfud berharap langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan efektif sehingga potensi kerugian negara akibat manipulasi transaksi perdagangan bisa ditekan. (*)